Crowdsourcing Dalam Pilpres 2014

Sebagai seorang kader partai politik, praktisi komunikasi, dan pemerhati political marketing yang turut berpartisipasi di dua pemilihan presiden, tiga pemilu legislatif, dan berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia, ada sebuah fenomena baru yang saya lihat muncul secara signifikan di Pilpres 2014 sekarang yaitu crowdsourcing. Dalam ranah bisnis, crowdsourcing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi kala sebuah ide/jasa/konten bukan dihasilkan secara satu arah dari sebuah institusi tapi dengan menggunakan kontribusi dari sekelompok individu di luar institusi tersebut, terutama dari komunitas online.

Singkatnya crowdsourcing adalah kegiatan kolaborasi institusi dengan berbagai individu eksternal yang umumnya dilakukan secara online. Kadang melibatkan kompensasi finansial namun sering secara gratis. Lihat Wikipedia sebagai contoh. Lewat sudah masa orang memiliki jejeran ensiklopedia di rumahnya. Berkat Wikipedia, sekarang dan ke depannya orang bisa cukup masuk dalam jaringan internet untuk mencari berbagai informasi tentang hampir semua topik.

DPR: 3 Fungsi, 1 Manfaat

Cobaan demi cobaan terus mendera Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repubik Indonesia belakangan ini. Mulai dari kasus korupsi, kunjungan ke luar negeri yang didaulat sebagai pemborosan, renovasi dan pembangunan gedung baru yang biayanya dianggap terlalu berlebihan, produktifitas legislasi yang rendah, kapasitas anggota DPR yang dianggap tidak mumpuni, dll. Walaupun beberapa kritikan/masukan ada yang valid, namun dengan berbagai sorotan yang terus mendera muncul pula analisa bahwa serangan atas citra DPR merupakan bagian rencana terkoordinir guna mendelegitimasi DPR sebagai sebuah lembaga negara. Baik itu kritik konstruktif ataupun serangan bermotif, kualitas DPR sebagai salah satu kaki dari trias politica memang perlu terus ditingkatkan. Namun untuk melakukan itu perlu dipahami secara utuh fungsi dan manfaat keberadaan DPR dalam sistem politik Indonesia.

Di tahun 2013, sesuai peraturan KPU No 18/2012 tentang tahapan pemilu legislatif, akan dimulai proses administrasi penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk masing-masing partai politik (parpol). Daftar tersebut bukan hanya akan memuat nama tapi sebenarnya juga akan memuat harapan. Bagi parpol, daftar tersebut akan memuat harapan bahwa calon-calon legislatif (caleg) yang bisa menguatkan pendulangan suara parpol di pileg 2014 guna menghasilkan pegangan yang kuat, secara kuantitatif dan kualitatif, di DPR nantinya. Bagi para caleg sendiri, daftar tersebut akan memuat harapan mereka masing-masing guna mewujudkan mimpinya di dunia politik, baik itu mimpi ideologis atau mimpi kepentingan pribadi. Bagi rakyat di masing-masing daerah pemilihan (dapil), daftar tersebut memuat harapan mereka agar ada wakil-wakilnya yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil-dapil tersebut.

Ketika Kursi Menjadi Tahta

Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah disahkan di Sidang Paripurna DPR-RI 12 April 2012. Ini adalah UU yang dinantikan banyak partai politik (parpol) dan orang yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) karena menandakan bahwa proses pemilu 2014 telah dimulai. Akan ada 560 kursi DPR-RI yang diperebutkan, belum termasuk kursi di DPRD tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota). Tapi melihat UU Pemilu, termasuk proses pembahasannya di DPR-RI, tampak bahwa kursi yang nantinya menjadi wujud perwakilan dan harapan suara rakyat diperlakukan sebagai tahta oleh beberapa pihak.

Maksud dari memperlakukan kursi perwakilan sebagai tahta adalah ketika dalam pembentukan sistem pemilu, dasar pemikirannya adalah keberlangsungan kekuasaan politik pihak tertentu dan bukannya kesehatan demokrasi Indonesia. Memang kekuasaan politik diperlukan untuk membuat perubahan tapi sangat tipis bedanya dengan keinginan egois kelompok politik. Cara membedakan keduanya bisa dilihat dari landasan pemikiran dan juga perilaku kelompok politik tersebut.

Konsultan Politik & Konsultan Kampanye

Di film horor “Bayi Ajaib” tahun 1982, ada satu adegan sang antagonis menyusun kembali makam keramat leluhurnya dengan harapan dibantu menjadi lurah. Satu demi satu batu makam dia tegakkan sambil berkata “jadi lurah…jadi lurah”. Sekarang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) bertebaran di Indonesia sebagai efek diperluasnya otonomi daerah. Buat yang masih gaib mungkin masih seperti di film “Bayi Ajaib”, mencari bantuan leluhur untuk memenangkan Pemilukada. Tapi saat ini lebih banyak calon yang mencari bantuan konsultan politik guna memenangkan kursi di daerah. Layaknya pepatah “ada gula, ada semut”, semakin banyak calon maka makin banyak pula konsultan politik yang muncul.

Namun acapkali yang menyebut dirinya konsultan politik sebenarnya lebih tepat disebut konsultan kampanye. Jasa-jasa yang umumnya mereka sediakan adalah pelaksanaan survei, penyusunan strategi dan taktik kampanye, pembuatan materi komunikasi (pidato, pernyataan media, dll), design materi kreatif (iklan televisi, spanduk, billboard, poster, dll), penempatan iklan di media massa, penggalangan dukungan LSM atau ormas, dan event organizer. Berdasar pada jasa-jasa inilah para konsultan itu menjanjikan kemenangan atau kampanye yang menarik kepada para calon kepala daerah.

Keterpilihan dan Kemampuan

Akhir-akhir ini kita banyak melihat selebritas yang berputar haluan menjadi calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Modal utama para selebritas itu adalah kenyataan bahwa mereka merupakan tokoh-tokoh populer di mata masyarakat. Logikanya kepopuleran seorang selebriti akan bergerak sebanding dengan keterpilihannya sebagai calon. Bila kita berorientasi kepada kedudukan dan kekuasaan, penghitungan keterpilihan saja mungkin cukup. Namun saat kita membicarakan tentang tata kelola negara maka kemampuan seorang calon juga menjadi faktor penting.

Maksud dari keterpilihan adalah tingkat daya tarik seorang calon untuk dipilih. Saat seseorang menjadi calon dalam suatu pemilihan, hal pertama yang umumnya diukur adalah tingkat keterpilihannya. Ini yang umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dan dipaparkan hasilnya untuk menjadi bahan diskusi di media dan masyarakat. Pengukuran tingkat keterpilihan seorang calon juga menjadi bekal untuk penyusunan strategi kampanye pemenangan pemilihan. Hal ini sangat umum dilakukan di Amerika Serikat (A.S) yang sudah memiliki industri kampanye pemilihan yang matang.

Positioning dan Pembentukan Citra Partai Politik melalui Koalisi

Saat ini Indonesia sedang disibukkan dengan pembahasan beberapa koalisi partai politik (parpol) menjelang pemilihan presiden. Pertama-tama ada koalisi kebangsaan, lalu Golkar-Hanura, kemudian Partai Demokrat-PKS-PPP-PAN-PKB. Terakhir adalah koalisi PDI Perjuangan-Gerindra melalui deklarasi Megawati-Prabowo sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Ada yang berpendapat bahwa koalisi sekarang sebatas pencarian kekuasaan. Ada juga yang mengatakan ini sebagai langkah strategis untuk pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Dalam tulisan ini koalisi merupakan langkah strategis dalam menentukan positioning dan pembentukan citra sebuah parpol.

Positioning menjadi penting di tengah sistem ultra parpol di Indonesia seperti sekarang. Tanpa positioning yang unik maka sebuah parpol akan sulit membedakan dirinya dari yang lain. Positioning berguna tidak hanya pada masa pemilu tapi juga saat pemerintahan berjalan. Bila saat pemilu fungsinya adalah menarik perhatian pemilih maka pada saat pemerintahan berjalan positioning dapat berguna untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Selama masa menjalin hubungan inilah dapat dilakukan pembentukan atau penguatan citra parpol yang bertujuan untuk menguatkan hubungan antara parpol dengan masyarakat.

Pesta Demokrasi Di Indonesia: Perjuangan Tanpa Henti Menuju Demokrasi Substansial

Setelah berbagai keraguan dan protes dari beberapa kalangan/kelompok, terlaksana juga pemilihan umum (pemilu) legislatif 2009. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mengumpulkan hasil penghitungan suara dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan berbagai analisa serta perkiraan terus bermunculan di media tentang siapa yang akan menjadi pemenang pemilu legislatif tahun ini. Selain yang merayakan, ada juga yang mengkritik. Mulai dari laporan manipulasi survei penghitungan cepat, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak lengkap, ketidak siapan KPU dalam penyebaran logistik, sampai persentasi Golongan Putih (golput) atau mereka yang tidak dapat/tidak mau memilih yang mencapai 30-40%. Namun tampak persamaan pandangan bahwa pemilu 2009 adalah pemilu yang penting untuk Indonesia di masa depan.

Ada beberapa pendapat perihal mengapa pemilu 2009 penting untuk Indonesia di masa depan. Beberapa bulan yang lalu, seorang ahli politik berpendapat bahwa pemilu ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk golongan lama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati (Mega), Wiranto, dll untuk duduk di kursi pemerintahan. Ada juga yang berpendapat bahwa dengan keputusan MK tentang pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak di pemilu ini maka mereka yang nantinya terpilih akan semakin dekat dengan rakyat, tidak seperti apa yang telah terjadi selama ini. Dari perspektif ekonomi, pemilu 2009 diharapkan dapat melanjutkan kestabilan negara untuk menopang perkembangan ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global. Banyak harapan yang diletakkan pada pemilu 2009 tapi orang sebaiknya jangan lupa bahwa pemilu hanyalah langkah awal dalam sistem demokrasi.