DPR: 3 Fungsi, 1 Manfaat

Cobaan demi cobaan terus mendera Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repubik Indonesia belakangan ini. Mulai dari kasus korupsi, kunjungan ke luar negeri yang didaulat sebagai pemborosan, renovasi dan pembangunan gedung baru yang biayanya dianggap terlalu berlebihan, produktifitas legislasi yang rendah, kapasitas anggota DPR yang dianggap tidak mumpuni, dll. Walaupun beberapa kritikan/masukan ada yang valid, namun dengan berbagai sorotan yang terus mendera muncul pula analisa bahwa serangan atas citra DPR merupakan bagian rencana terkoordinir guna mendelegitimasi DPR sebagai sebuah lembaga negara. Baik itu kritik konstruktif ataupun serangan bermotif, kualitas DPR sebagai salah satu kaki dari trias politica memang perlu terus ditingkatkan. Namun untuk melakukan itu perlu dipahami secara utuh fungsi dan manfaat keberadaan DPR dalam sistem politik Indonesia.

Di tahun 2013, sesuai peraturan KPU No 18/2012 tentang tahapan pemilu legislatif, akan dimulai proses administrasi penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk masing-masing partai politik (parpol). Daftar tersebut bukan hanya akan memuat nama tapi sebenarnya juga akan memuat harapan. Bagi parpol, daftar tersebut akan memuat harapan bahwa calon-calon legislatif (caleg) yang bisa menguatkan pendulangan suara parpol di pileg 2014 guna menghasilkan pegangan yang kuat, secara kuantitatif dan kualitatif, di DPR nantinya. Bagi para caleg sendiri, daftar tersebut akan memuat harapan mereka masing-masing guna mewujudkan mimpinya di dunia politik, baik itu mimpi ideologis atau mimpi kepentingan pribadi. Bagi rakyat di masing-masing daerah pemilihan (dapil), daftar tersebut memuat harapan mereka agar ada wakil-wakilnya yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil-dapil tersebut.

Indonesia Memanggil Gen X & Y

Tahun ini kita merayakan peringatan 84 tahun peristiwa monumental dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tetapi dalam 84 tahun Sumpah Pemuda, masihkah kita, terutama pemuda, memaknai intisari dari pertiwa bersejarah tersebut? Atau sudahkah kita terjebak dalam seremonial hari raya belaka saat bicara Sumpah Pemuda?

Data Kementerian Dalam Negeri yang mencatat bahwa dalam tahun ini sudah terjadi 89 kasus konflik sosial menunjukkan bahwa seruan para pemuda Indonesia untuk kesatuan di tahun 1928 masih harus dikumandangkan. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia dengan beragam latar belakang suku berikrar  berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Semangat jaman kala itu mendorong mereka bersatu, dan juga mengajak segenap bangsa untuk bersatu, guna memperoleh kemerdekaan.

Indonesia Butuh Pancasila

Politik Indonesia akhir-akhir ini penuh ciri-ciri ideologi liberalisme. Dua contoh utama adalah politik transaksional yang menjadi praktik umum dan hukum pasar menjadi solusi utama untuk ekonomi. Bila ini berlanjut maka keadilan sosial tidak akan tercapai di negara ini dan rakyat hanya akan melihat negara sebagai pelayan penguasa/pemodal dan bukan pelayan masyarakat. Obat untuk penyakit ini sebenarnya sudah ada, yaitu ideologi Pancasila, tinggal apakah kita mau menggunakannya atau tidak.

Dalam tataran teori yang dimaksud dengan ideologi adalah sebuah cita-cita yang terstruktur dan digerakkan oleh pengetahuan. Dalam tataran praktik, ideologi berperan sebagai penuntun dan tolok ukur dalam penyelenggaraan negara (kebijakan publik, implementasi kebijakan, manfaat kebijakan, dll) serta sebagai bingkai tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu ideologi juga mempunyai tiga fungsi utama. Pertama sebagai pemersatu masyarakat. Kedua sebagai dasar bagi masyarakat untuk berperilaku. Ketiga sebagai penggerak masyarakat.

Demokrasi Milik Siapa: Kembalinya Demos Dalam Demokrasi

Banyak artikel tentang demokrasi yang memulai dengan pembahasan akar kata demos dan kratos yang berarti kekuasaan rakyat. Pengalaman bangsa Indonesia selama Orde Baru sangatlah jauh dari kata demokrasi. Saat itu kemajuan ekonomi dibayar dengan kebisuan kritik dan tumpulnya pemikiran kritis, di bawah kepemimpinan oligarki. Setelah tiga kali Pemilihan Umum yang ‘bebas’ sejak 1998, sekarang ini kita melihat munculnya fenomena baru saat suara rakyat mengalahkan suara kekuasaan struktural. Seperti yang terjadi pada kasus Prita, Bibit-Chandra, dan Bank Century. Ketiganya merupakan contoh ideal kembalinya demos dalam kata demokrasi.

Selama masa Orde Baru, bangsa Indonesia mengenal demokrasi kopong. Dari luar tampaknya baik namun isinya tidak ada. Saat itu Indonesia menyatakan diri sebagai penganut demokrasi tapi yang terjadi adalah oligarki menjurus diktatorial. Pembangunan ekonomi kita yang dikatakan maju diselimuti oleh kestabilan berdasarkan ketakutan. Jangankan menyuarakan perbedaan atau kritik politik, berpikir berbeda pun kita dihambat secara sistematis melalui sistem pendidikan dan penyuluhan.

Dari Tahun Pencitraan ke Tahun Produktivitas

Di tahun 2009, masyarakat Indonesia telah menikmati tontonan pencitraan partai dan tokoh politik yang saling bersaing memperoleh dukungan untuk memimpin negara ini. Sekarang setelah dimulainya tahun 2010 dan berakhirnya masa ‘bulan madu’ 100 hari pemerintahan baru, saatnya mereka menjadi produktif dan mulai memenuhi janji yang dibuat semasa Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Ini berarti mereka tidak bisa lagi bersandar hanya kepada aksi pencitraan tapi harus mengimbanginya dengan pekerjaan nyata yang dapat menyelesaikan permasalahan bangsa, negara, dan rakyat.

Teori pemasaran politik sendiri sudah menekankan pentingnya kinerja sebuah partai politik, selain kegiatan pemasaran atau pencitraannya. Lees-Marshment (2001) melalui teori Market-Oriented Party (MOP)-nya mengutarakan bahwa setelah masa pemilihan berakhir, partai politik harus dapat memenuhi janji atau produk politik yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau pemilih. Begitu juga Henneberg dan Eghbalian (2002) yang membahas tentang cara meningkatkan perolehan suara dengan memberikan kepuasan kepada pemilih atau masyarakat. Pertanyaan yang mengkhawatirkan adalah bagaimana bila kepuasan masyarakat diperoleh melalui pencitraan dan bukannya hasil nyata?

Triumvirat Pemberantas Korupsi di Indonesia

Triumvirat kedua dalam sejarah Roma antara Octavianus, Marcus Aerulius, dan Mark Antony dikenang oleh banyak orang sebagai persaingan kekuasaan tiga pemimpin yang berakhir dengan digantikannya Republik Roma dengan Kerajaan/Kekaisaran Roma. Ketiganya memiliki pandangan masing-masing tentang bagaimana cara terbaik memerintah Roma dan ketiganya pun saling bersaing untuk memaksakan pandangan tersebut. Saat ini Indonesia memiliki Triumvirat-nya sendiri dalam hal pemberantasan korupsi. Baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama sibuk memerangi korupsi di negara ini tapi pada akhirnya seringkali mereka berbenturan.

Dalam sebuah negara hukum, Kepolisian dan Kejaksaan adalah perangkat negara yang tidak hanya harus ada tapi memang dibutuhkan keberadaannya. Namun karena kinerja keduanya dianggap jauh dari memuaskan dalam memberantas korupsi maka didirikanlah KPK, sebuah perangkat tambahan negara yang diberikan keleluasaan lebih untuk bertindak dan lepas dari intervensi penguasa. Dari sebuah perangkat tambahan negara yang diragukan kemampuannya, KPK telah berhasil meraih kepercayaan rakyat sampai pada titik bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Paradoks Sosial Masyarakat Indonesia dan Kualitas Institusi Negara

Semasa kuliah mempelajari sejarah Amerika Serikat (AS), seringkali disebutkan oleh bahwa AS adalah bangsa yang paradoks. Seakan selalu memiliki pemikiran ganda karena filosofi hidup pragmatis mereka. Hal ini muncul di pikiran penulis saat tanggal 1 Mei kemarin melihat demonstrasi buruh di Jakarta. Saat para kaum pekerja meneriakkan dambaan hati mereka untuk hidup yang lebih baik, mereka melewati sebuah toko merk tas dunia yang harganya bisa mencapai puluhan juta. Sungguh pemandangan yang kontras melihat ikon merk tersebut, lambang aksesoris kalangan berada, terpajang dengan megah sedangkan para demonstran yang melewatinya berkeringatan memerjuangkan kesejahteraan mereka. Sebuah keadaan kontras juga bila kita mengingat saat banyak kalangan miskin mengantri untuk mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tapi banyak juga yang mengantri untuk membeli sepatu merk internasional serta berlian di salah satu toko perhiasan.

Keadaan-keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat paradoks sosial. Dari orang yang mampu membeli mobil Rp 1 Milyar sampai orang yang tidur di terminal dapat ditemukan di Indonesia. Kegiatan konsumsi dikabarkan meningkat tapi buruh terus dibayangi ketakutan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal. Jumlah pasien yang menghuni ruangan VIP Rumah Sakit (RS) meningkat tapi banyak juga orang yang tidak mampu membeli obat flu paling murah. Jumlah wisatawan dalam negeri meningkat tapi masih ada yang kesulitan membiayai transportasi sehari-hari mereka. Pelajar Indonesia juga mencetak prestasi dengan memenangkan lomba-lomba pendidikan di luar negeri tapi di dalam negeri belum terlihat dampak positif dari kebijakan bebas biaya sekolah.

Menyambut Era Baru Partai Politik Di Indonesia

Beberapa hasil quick count Pemilihan Umum (pemilu) legislatif 2009 menunjukkan Partai Demokrat unggul dalam perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Golongan Karya (Golkar). Demokrat diperkirakan akan meraih sekitar 20% suara sedangkan PDI Perjuangan dan Golkar sekitar 14% suara masing-masing. Ini tentu sebuah hasil yang cukup mengejutkan karena sebelumnya PDI Perjuangan dan Golkar dikenal memiliki mesin partai yang jauh lebih kuat dibandingkan Demokrat. Perkiraan hasil quick count tersebut seakan pertanda bahwa sudah saatnya partai politik (parpol) di Indonesia harus melakukan introspeksi diri dan melakukan perubahan agar dapat mengikuti jaman.

Perubahan sudah mulai terlihat dengan diadopsinya metode kampanye politik modern oleh para parpol selama masa kampanye pemilu 2009. Mulai dari pencitraan Partai Demokrat yang menggunakan kesuksesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), adaptasi penggunaan tehnik Multi Level Marketing (MLM) oleh Partai Matahari Bangsa (PMB), sampai penggunaan tenaga sukarelawan grass root di luar struktur partai saat berkampanye oleh beberapa calon anggota legislatif (caleg). Namun perubahan ini baru sebatas cara menarik pemilih dan belum memperlihatkan perubahan dalam fungsi parpol di tengah masyarakat.