Migrate Our Ideas, Not Our People

This year we saw the first Congress of Indonesian Diaspora held in the US, which sparks excitement on how Indonesian diaspora can have a role in a variant of Indonesia’s soft power diplomacy. As President Susilo Bambang Yudhoyono expressed in his remarks at the congress, he wishes Indonesian diaspora to be their best and “…contribute for the future of our nation”. A positive wish that we appreciate but let’s not forget the etymology of the word “diaspora” which also implies that people from one country are dispersed to others as a form of exile, or to find better life as they can’t find one in their motherland.

According to foreign ministry data currently there are around 5.8 million Indonesian diaspora. However Indonesia’s current diaspora is a combination of this country’s history as a former subject of colonization, racial oppression, and lack of appreciation to technical skills and knowledge, as well as the lack of opportunities to develop and grow.

Menanti Kelas Kreatif Indonesia

Kebangkitan kelas menengah Indonesia sudah menjadi narasi yang dikenal dan diakui oleh berbagai pihak di dunia. Pemerintah menyebutkan bahwa kelas menengah ini adalah salah satu penggerak utama roda ekonomi negeri dengan konsumsinya yang menyumbang 70 persen dari pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang pada periode 2010-2035 diperkirakan akan menjadi bonus demografi yang makin menguatkan ekonomi Indonesia. Para pelaku bisnis asing melihat kelas menengah Indonesia sebagai potensi yang menggiurkan untuk melakukan bisnis di Indonesia. Mulai dari produsen elektronik, produk FMCG, hingga bahan bakar minyak, semuanya datang ke Indonesia guna mendapat bagian keuntungan dari ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun seperti yang sudah ditengarai para akademisi dan juga pemerintah, peningkatan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk kalangan menengah dan usia produktif haruslah dijaga dengan peningkatan kualitas kelompok tersebut. Bila tidak maka yang terjadi kita hanya akan menjadi “tamu di negeri sendiri” atau bahkan lebih parah yaitu “budak di negeri sendiri”. Sebab tanpa peningkatan kualitas maka kita sebatas menjadi kumpulan banyak orang yang dipandang hanya bisa bekerja di posisi yang rendah. Contoh nyatanya adalah penolakan belakangan ini terhadap keberadaan dan perlakuan ‘anak emas’ yang diterima pekerja asing di Indosat. Terlebih lagi 77.300 tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia mendapatkan upah serta tunjangan yang lebih baik dari kebanyakan pekerja Indonesia, belum lagi posisi strategis yang ditempati para TKA tersebut.

Bukan Indonesia KTP

Di atas kertas konflik Lampung Selatan menjadi satu tambahan angka bagi 89 konflik sosial yang telah terjadi di Indonesia dari Januari hingga Agustus 2012 (data Kemdagri). Namun di atas semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) konflik Lampung Selatan adalah satu noda hitam lagi setelah adanya 89 noda hitam konflik sosial yang tersebar di Nusantara sepanjang tahun. Noda hitam peristiwa Lampung Selatan pun semakin membesar dengan kegagalan upaya mendamaikan desa-desa yang bertikai (Kompas, 1 November 2012). Inilah kenyataan sosial Indonesia yang mengkhawatirkan dan segera membutuhkan solusi.

Solusi yang kita butuhkan sebenarnya tidak perlu dicari lagi. Sebab sudah ada tertanam sebagai wujud kearifan nasional kebangsaan Indonesia yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika telah ditempatkan sebagai satu dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita harapkan menjadi pilar kokoh menopang keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Berbagai konflik sosial yang terjadi, termasuk gagalnya upaya pendamaian di Lampung Selatan, menunjukkan kepada kita bahwa walaupun Bhinneka Tunggal Ika sudah ditanamkan dalam benak rakyat Indonesia tapi dia belum bertumbuh secara penuh. Dia belum bertumbuh menjadi pohon rindang yang mampu memberikan kenyamanan dan lindungan dari teriknya sinar perpecahan serta egoisme kelompok.

Indonesia Memanggil Gen X & Y

Tahun ini kita merayakan peringatan 84 tahun peristiwa monumental dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tetapi dalam 84 tahun Sumpah Pemuda, masihkah kita, terutama pemuda, memaknai intisari dari pertiwa bersejarah tersebut? Atau sudahkah kita terjebak dalam seremonial hari raya belaka saat bicara Sumpah Pemuda?

Data Kementerian Dalam Negeri yang mencatat bahwa dalam tahun ini sudah terjadi 89 kasus konflik sosial menunjukkan bahwa seruan para pemuda Indonesia untuk kesatuan di tahun 1928 masih harus dikumandangkan. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia dengan beragam latar belakang suku berikrar  berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Semangat jaman kala itu mendorong mereka bersatu, dan juga mengajak segenap bangsa untuk bersatu, guna memperoleh kemerdekaan.

Ketika Kursi Menjadi Tahta

Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah disahkan di Sidang Paripurna DPR-RI 12 April 2012. Ini adalah UU yang dinantikan banyak partai politik (parpol) dan orang yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) karena menandakan bahwa proses pemilu 2014 telah dimulai. Akan ada 560 kursi DPR-RI yang diperebutkan, belum termasuk kursi di DPRD tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota). Tapi melihat UU Pemilu, termasuk proses pembahasannya di DPR-RI, tampak bahwa kursi yang nantinya menjadi wujud perwakilan dan harapan suara rakyat diperlakukan sebagai tahta oleh beberapa pihak.

Maksud dari memperlakukan kursi perwakilan sebagai tahta adalah ketika dalam pembentukan sistem pemilu, dasar pemikirannya adalah keberlangsungan kekuasaan politik pihak tertentu dan bukannya kesehatan demokrasi Indonesia. Memang kekuasaan politik diperlukan untuk membuat perubahan tapi sangat tipis bedanya dengan keinginan egois kelompok politik. Cara membedakan keduanya bisa dilihat dari landasan pemikiran dan juga perilaku kelompok politik tersebut.

Buku Komik Sebagai Soft Power Domestik

Dua seniman Muslim asal Amerika Serikat (AS), Adil Imtiaz dan Kamil Imtiaz, sejak Januari 2011 menerbitkan serial cerita buku komik tentang Buraaq, tokoh pahlawan super Muslim. Di artikel online Republika “Buraaq, Superhero Muslim Si Pembawa Pesan Perdamaian”, dituliskan bahwa melalui serial Buraaq, Adil Imtiaz dan Kamil Imtiaz ingin menyampaikan pesan damai tentang Islam kepada masyarakat AS dan buku komik dianggap sebagai wadah yang cukup tepat untuk menghindari kesan kaku serta dapat menjangkau semua kalangan. Sebenarnya sejak tahun 1940, buku komik di AS sudah dipergunakan untuk menyampaikan pesan sosial dari sang seniman kepada pembaca.

Sebelum AS menyatakan diri menjadi bagian dari kekuatan Sekutu di Perang Dunia II, yaitu setelah penyerangan Pearl Harbour di tanggal 7 Desember 1941, tokoh pahlawan super mereka sudah terlebih dahulu melawan Nazi dalam cerita buku komik. Di tahun 1940, Timely Publications, cikal bakal Marvel Comics, merupakan salah satu penerbit buku komik pertama yang menggambarkan Nazi sebagai musuh dari tokoh buku komiknya. Pada tahun tersebut, Timely Publications menerbitkan beberapa cerita yang di dalamnya tokoh pahlawan super Sub-Mariner melawan Nazi di laut agar kapal-kapal laut milik Inggris dan AS dapat melintas dengan aman. Begitu juga dengan Captain America yang diterbitkan Timely Publications, di sampul edisi perdananya pada bulan Maret 1941 digambar memukul Hitler.

Si Marhaen & Si Marsam

Sejarah pemikiran politik Indonesia mengenal istilah kelompok Marhaen yang dimunculkan oleh Soekarno, berdasarkan hasil dialognya dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung. Nama itu menjadi sinonim dengan orang-orang kecil (petani dan buruh) yang terus ditekan kesejahteraannya oleh sistem ekonomi yang tidak adil. Dulu kelompok Marhaen dianggap sebagai kelompok masyarakat terbanyak di Indonesia. Sekarang yang serupa dengan Marhaen adalah 30,2 juta orang penduduk miskin dan 27 juta penduduk hampir miskin di Indonesia.

Jumlah Si Marhaen saat ini kalah banyak dengan kelas menengah atau Si Marsam. Penulis memunculkan istilah Marsam berdasarkan hasil diskusi dengan seorang yang dipanggil Marsam, sosok nyata kelas menengah Indonesia. Mereka adalah yang membelanjakan uangnya 2 sampai 20 dollar AS per hari, menurut definisi Bank Dunia, dengan jumlah sekitar 134 juta orang di Indonesia. Namun Si Marsam ini rapuh karena 120 juta orang dari mereka dapat menjadi Si Marhaen dalam semalam bila harga BBM dan pangan naik.